STANDARD PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SIBOLGA
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Sibolga telah menetapkan Keputusan Kepala BKD Nomor 13 Tahun 2026 tentang Standar Pelayanan. Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun dan menerapkan standar pelayanan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Tujuan Penetapan
- Standar pelayanan ini disusun untuk:
- Menjamin kepastian prosedur, waktu, dan biaya layanan.
- Meningkatkan tertib administrasi, efisiensi, dan efektivitas pelayanan.
- Memberikan pedoman bagi aparatur maupun masyarakat dalam proses layanan administrasi dan konsultasi di BKD Kota Sibolga.
Ruang Lingkup Layanan
Standar pelayanan BKD Kota Sibolga meliputi:
- Layanan Konsultasi kepegawaian.
- Layanan Administrasi, yang terdiri dari:
- Surat Persetujuan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (Mutasi Keluar dan Mutasi Masuk).
- Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional.
-
Prinsip Pelayanan
- Transparan dan akuntabel: seluruh proses dilakukan sesuai SOP dan ketentuan hukum yang berlaku.
- Cepat dan tepat waktu: penyelesaian layanan maksimal 10 hari kerja, dengan kemungkinan perpanjangan 7 hari kerja bila diperlukan.
- Gratis/tidak dipungut biaya: seluruh layanan administrasi di BKD Kota Sibolga diberikan tanpa biaya.
- Akses pengaduan terbuka: masyarakat dapat menyampaikan saran, masukan, maupun pengaduan melalui kantor BKD, email, telepon/fax, maupun kotak saran.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Juni 2026 dan menjadi pedoman resmi bagi seluruh aparatur BKD Kota Sibolga dalam memberikan pelayanan publik. Standar pelayanan bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan regulasi.
Unduh Dokumen Lengkap Standar Pelayanan BKD Kota Sibolga 2026