SIBOLGA – Dalam upaya mendukung kelancaran kinerja pemerintahan di lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Sibolga, dan Kantor  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sibolga, Wali Kota Sibolga  Drs. H.M Syarfi Hutauruk, M.M, secara langsung pimpin apel pagi gabungan sekaligus memeriksa tingkat kehadiran para ASN di lingkungan kedua organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut, dilaksanakan di halaman Kantor Dinas PUPR Kota Sibolga, Senin (15/1/2018).

Apel pagi inijuga diikuti oleh Asisten I Pemko Sibolga Josua Hutapea, Asisten II Pemko Sibolga Drs. H. Juneidi Tanjung, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ir. Mauli Badia, Kepala BKD Yahya Hutabarat, Kepala Inspektorat Sofyan Nasution, Kaban BPBD Kota Sibolga Juangon Daulay, dan Sekretaris Dinas PUPR Kota Sibolga.

Kegiatan Wali Kota Sibolga memimpin apel pagi ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap hari Senin secara bergilir di setiap instansi OPD di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga. Hal ini dilakukan agar tetap terjalin silahturahmi antara pimpinan dengan ASN baik PNS maupun THL.

Dalam arahannya, Wali Kota Sibolga Drs. H.M Syarfi Hutauruk, M.M, menegaskan bahwa beliau tetap menyoroti masalah tingkat kehadiran dan disiplin para pegawai ASN baik itu PNS maupun THL, terutama disiplin pada saat apel pagi dan sore, serta mengenai kinerja para pegawai khususnya di lingkungan Kantor Dinas PUPR dan BPBD Kota Sibolga.

“Oleh karena itu, perlu adanya dibuat perjanjian kinerja yang berjenjang antara atasan dan bawahan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengingatkan tupoksi dan tanggungjawab  masing-masing pegawai agar dapat bekerja lebih baik lagi,” ucap Wali Kota Sibolga.

Diketahui, dari hasil pemeriksaan tingkat kehadiran para ASN di kedua OPD tersebut hanya mencapai 65%. (amir/mks)

SIBOLGA – Wali Kota Sibolga Drs. H.M. Syarfi Hutauruk, MM kembali pimpin langsung kegiatan apel pagi di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di dampingi pimpinan SKPD Kota Sibolga, dan  apel sore di Kantor Sekretariat Daerah Kota (Setdakot) Sibolga dengan didampingi Wakil Wali Kota Edi Polo Sitanggang, S.Pi dan Sekda Kota Sibolga Drs. M. Sugeng, Senin (13/02).

Dalam arahannya, Syarfi Hutauruk menyampaikan, bahwa kegiatan memimpin apel secara acak pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga sengaja dilakukan berbagi tempat bersama Wakil Wali Kota adalah untuk memantau langsung kinerja serta kedisiplinan para pegawai baik ASN dan para THL.

Selain bertujuan  memantau secara langsung, juga untuk lebih mendekatkan hubungan silaturahmi antara pimpinan dan pegawai agar lebih saling mengenal.

Dalam amanatnya, beliau menekankan, pegawai baik ASN maupun THL agar lebih disiplin dalam bekerja dan juga dalam mengikuti apel pagi dan apel sore. Syarfi mengungkapkan, bilamana pada suatu SKPD di Kota Sibolga yang pegawainya tidak disiplin, wajib bagi pimpinan SKPD nya untuk melakukan teguran maupun tindakan. Misalnya, pejabat eselon IV menegur staf, lalu pejabat eselon III menegur eselon IV nya, dan begitu selanjutnya. Dan  bila tidak,  pimpinan SKPD nya lah yang akan di berikan sanksi, ucapnya.

Selain hal tersebut, ketika pimpin apel sore di Kantor Sekdakot, Wali Kota Syarfi Hutauruk turut menghimbau agar para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga turut andil dan berperan dalam menyambut dan memeriahkan Hari Jadi Sibolga (HJS) ke- 317 Tahun, dan semua SKPD dan Bagian mempersiapkan kegiatan-kegiatan  yang berkaitan dengan HJS ini. (nbn/amir)

SIBOLGA – Demi mendukung kelancaran kinerja pemerintahan di lingkungan Kantor Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kota Sibolga, Wali Kota Sibolga  Drs. Syarfi Hutauruk pimpin apel pagi di halaman Kantor  PKAD, Senin (30/1). Apel pagi ini juga diikuti oleh Asisten I Josua Hutapea, Asisten II Drs. H. Junaedi Tanjung , Kadis Satpol PP  Singkat Sijabat serta Kepala Dinas PKAD Srasamaluddin beserta jajarannya.

Wali Kota memimpin apel pagi ini merupakan agenda rutin yang akan dilaksanakan setiap hari Senin secara bergilir di setiap instansi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga. Hal ini dilakukan untuk menjalin silaturahmi antara pimpinan dan PNS/ASN maupun THL.

Dalam arahannya, Wali Kota Sibolga Drs.H.M.Syarfi Hutauruk,MM menyoroti masalah tingkat disiplin kehadiran pegawai baik itu PNS maupun tenaga honorer yang ada di lingkungan Kantor Pengelola Keuangan dan Aset Dearah Kota Sibolga pada apel pagi dan sore, dan juga kinerja pegawai.  Beliau menyampaikan “Perlu adanya dibuat perjanjian kinerja yang berjenjang antara atasan dan bawahan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengingatkan tupoksi dan tanggungjawab pegawai agar dapat bekerja lebih baik, ucap Syarfi Hutauruk.

Selain itu, Beliau juga menyampaikan,  dari hasil rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) progress rencana aksi pencegahan korupsi  yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terintegrasi bersama 5 (lima) daerah kota dan kabupaten di Sumatera Utara yang dilaksanakan di Gedung Nasional, Kota Sibolga (23/1) lalu, agar honor kegiatan di masing-masing dinas atau instansi di tiap pemerintah daerah untuk di hapus, dan dialihkan menjadi Tunjangan Prestasi Pegawai (TPP). Dirinya mengungkapkan, dari hasil temuan KPK, selama ini yang menikmati honor kegiatan itu adalah pejabat eselon III ke atas, sedangkan pejabat yang di bawah tidak menikmatinya. Oleh karena itu, di kesempatan tersebut Syarfi Hutauruk mengatakan,  bahwa honor kegiatan di tiap intansi harus dihapus, tegaskan  Syarfi. (hendri/amir)

SIBOLGA – Menyikapi isu-isu strategis serta tantangan perubahan dan perkembangan yang terjadi di lingkungan kepegawaian, Pemerintah Kota Sibolga melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan rapat koordinasi isu strategis kepegawaian, Selasa (20/9) pagi di Aula Kantor BKPP Kota Sibolga yang dibuka langsung oleh Asisten III Josua Hutapea S.Sos.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari seluruh SKPD Kota Sibolga, untuk membahas isu kepegawaian yang muncul termasuk penyampaian informasi terbaru yang berhubungan dengan permasalahan kepegawaian, seperti pengurusan kenaikan pangkat, pensiunan, gaji berkala, cuti, pendidikan dan pelatihan.

Kepala BKPP Kota Sibolga Yahya, SE dalam laporannya menyampaikan, bahwa tujuan dilaksanakannya rakor ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman agar para Kepala Sub Bagian (Kasubbag) kepegawaian mempunyai acuan dan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan tugas-tugas kepegawaian di SKPD nya masing masing.

Yahya sekaligus berharap agar seluruh peserta rapat berperan aktif dalam diskusi tersebut, tidak sungkan bertanya kepada narasumber dan mengikuti kegiatan ini dengan serius, agar dapat meningkatkan pemahaman tentang kebijakan manajeman ASN agar lebih kompetitif, ujarnya.

Wali Kota Sibolga  yang diwakili Asisten III Josua Hutapea menyampaikan, selain untuk mempererat tali silaturahmi dan sebagai forum komunikasi antar pengelola kepegawaian untuk mendapatkan informasi penting dan strategis, hendaknya rakor ini juga dapat dijadikan sebagai sarana sharing untuk saling berinteraksi dan membahas berbagai permasalahan aktual seputar kepegawaian sekaligus mencari solusi-solusi yang berkaitan dengan pembinaan dan pelayanan kepegawaian.

Lanjut Joshua, dengan demikian, para pengelola kepegawaian akan memiliki persepsi yang sama dalam menyusun strategi kebijakan manajemen ASN sebagaimana harapan kita semua, sehingga kebijakan manajemen ASN dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan yang kelak akan menghasilkan suatu pola pembinaan dan pelayanan yang mengedepankan semangat revolusi mental yaitu integritas, etos kerja dan gotong-royong serta amanat reformasi birokrasi dengan 9 program percepatan dan 8 area perubahannya.

Melihat kondisi peraturan perundang-undangan dan manajemen kepegawaian saat ini, Josua menyampaikan bahwa, badan kepegawaian daerah dituntut untuk lebih peka dan mengembangakn kapasitasnya masing-masing agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang bersifat subtansial. Diperlukan keberanian dari pengelola kepegawaian untuk memberikan masukan atau telaah staf kepada pimpinan apabila ada kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, diperlukan pula langkah-langkah nyata dari badan kepegawaian untuk mensosialisaikan peraturan-peraturan baru kepada seluruh ASN, pungkasnya.

Josua juga mengajak seluruh ASN memiliki peran dalam menggerakkan dan mengelola administrasi pemerintahan. ”Saya yakin, dengan niat baik dan tekad yang bulat dari ASN di Kota Sibolga, kita akan dapat mengikuti ritme dan kebijakan pemerintah tersebut,” tandasnya.

Sebagai narasumber pada rapat koordinasi ini antara lain Rafika Hafsari Tanjung, ST (Kabid Formasi, Pensiun, dan Pembinaan PNS), Madison Simarmata, S.Pd (Kabid Pendidikan dan Pelatihan PNS), Ardinsyah Lubis, SE (Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Sibolga) dan Azwar (Kabid Pengembangan dan Mutasi).  (hendri)

SIBOLGA – Sebanyak 286 pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota (Setdakot) Sibolga baik PNS, honor, tenaga harian lepas (THL) jalani tes urine usai pelaksanaan senam sehat, Jumat (18/3). Tes ini merupakan tindak lanjut instruksi Wali Kota Sibolga pada apel kesadaran Nasional kemarin yang memerintahkan dilakukannya tes urine bagi seluruh pegawai Pemerintah Kota Sibolga, yang bertujuan mengetahui  tingkat pemakaian atau penyalahgunaan narkoba di tengah – tengah para pegawai dilingkungan Setdakot Sibolga.           

Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk yang didampingi Wakil Wali Kota Edi polo Sitanggang dan Kadis Kesehatan M Yusuf Batubara saat menyaksikan jalannya  tes urin tersebut mengatakan, “Bagi pegawai yang terbukti memakai narkoba, kita sudah sepakat memberikan sanksi yang sangat berat, seperti pemecatan dengan hormat dan tidak hormat, tegas Syarfi. 

Dari hasil pantauan sementara, tidak ditemukan adanya pegawai di lingkungan Setdakot yang positif menggunakan narkoba. Kegiatan ini akan dilakukan di seluruh instansi pemerintahan di Kota Sibolga secara acak dan tanpa adanya pemberitahuan.     (hen)

SIBOLGA– Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Sibolga adakan Sosialisasi PP 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, bertempat di aula Kantor Bazis Kota Sibolga, Rabu (11/12).Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 di keluarkan dalam rangka mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karir dan sistem prestasi kerja yang di titikberatkan pada sistem prestasi kerja. Perturan ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS (DP-3) yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Sibolga Yahya Hutabarat menyampaikan dalam laporannya bahwa penilaian kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dalam kurun waktu tertentu dan sekaligus penilaian perilaku PNS. Perilaku Pegawai Negeri Sipil, yaitu setiap tindakan dan perbuatan yanag dilakukan PNS didalam maupun diluar jam dinas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Sasaran kerja pegawai yang selanjutnya disingkat (SKP) adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. Adapun prestasi kerja PNS akan dinilai berdasarkan dua unsur penilaian yaitu penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) dan perilaku kerja.

Tujuan pelaksanaan sosialisasi ini adalah agar setiap pejabat struktural memahami dan dapat menyusun sasaran kerja Pegawai (SKP) berdasarkan rencana kerja tahunan instansi, memuat kegiatan tugas jabatan dan dapat dicapai dalam kurun waktu penilaian bersifat nyata dan terukur, ungkap Yahya.

Wali Kota Sibolga dalam sambutannya menyampaiakan, selama ini penilaian prestasi kerja masih terjebak pada formalitas belaka. Penilaian prestasi kerja tidak menggambarkan secara nyata prestasi kerja seorang PNS, sehingga tidak bersifat transparan. Berkenaan dengan hal-hal tersebut Pemerintah Kota Sibolga berusaha melakukan pembenahan tentang penilaian prestasi kerja PNS yang lebih terukur dengan adanya target dan realisasi. Dengan dilakukannya sosialisasi dan penerapan PP Nomor 46 Tahun 2011 ini, diharapkan PNS akan semakin profesional dan akuntabel, sehingga pelayanan akan semakin mendekati harapan.

Peraturan Pemerintah ini juga mensyaratkan, setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan rencana tahunan instansi. SKP itu memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Peraturan ini diharapkan menjadi salah satu pemacu semangat dan kemampuan dalam melaksakan tugas sehari-hari yang pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan PNS berkinerja tinggi.

Wali Kota Syarfi Hutauruk diakhir sambutannya menyampaikan harapannya, agar peserta sosialisasi dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga dapat menyampaikan kepada pimpinan dan PNS lainnya di instansi masing-masing dan diharapkan mampu menjadi media transfer pengetahuan dalam rangka peningkatan kapabilitas sumber daya aparatur memberikan pelayanan yang lebih optimal dan memenuhi seluruh harapan dari masyarakat.

Peserta sosialisasi terdiri dari pimpinan satuan kerja pengkat daerah (SKPD), seketaris dan kasubbag umum atau kasubbag kepegawaian. Turut hadir Kepala Kantor Regional VI- BKN Medan I Nyoman Arsa SH MSi, serta Wakil Ketua DPRD Sibolga. Acara sosialisasi direncanakan berlangsung selama dua hari kerja dari tanggal 11 sampai dengan 12 desember 2014. (Nobon)